Hati-Hati Para PNS, Ada Atauran Baru Hukuman Bolos Kerja Kini Lebih Ketat

Hati-Hati Para PNS, Ada Atauran Baru Hukuman Bolos Kerja Kini Lebih Ketat


Hati-Hati Para PNS, Ada Atauran Baru Hukuman Bolos Kerja Kini Lebih Ketat--

AKARNEWS.com – Presiden Joko Widodo baru-baru ini menekan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, khususnya PP No. 53 Tahun 2010.

Pasal 2 sampai 5 mewajibkan pegawai negeri untuk mematuhi komitmen mereka dan menghindari pelanggaran pembatasan yang ditentukan. Jika tidak, sanksi disiplin mulai dari sedang hingga berat dapat diterapkan.

Disiplin masuk dan jam kerja pegawai negeri sipil merupakan salah satu syarat dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan tidak mematuhi jam kerja dapat dikenakan tindakan disipliner dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelanggaran ringan

1. Peringatan lisan bagi pejabat sipil yang tidak masuk kerja selama tiga hari berturut-turut tanpa alasan yang sah dalam satu tahun takwim.

2. Peringatan tertulis diberikan kepada pejabat sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan jumlah kumulatif 4-6 hari kerja dalam satu tahun kalender.

3. Pernyataan ketidakpuasan tertulis terhadap pejabat sipil yang tidak masuk kerja selama tujuh sampai sepuluh hari kerja dalam satu tahun kalender karena sebab-sebab yang sebenarnya.

Pelanggaran sedang

1. Pemotongan Tukin 25% selama enam bulan untuk pejabat sipil yang melewatkan 11-13 hari kerja dalam setahun tanpa alasan yang kuat.

2. Pemotongan Tukin 25% selama sembilan bulan untuk pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan jumlah kumulatif 14-16 hari kerja dalam setahun.

3. Pemotongan Tukin 25% selama 12 bulan untuk pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dengan jumlah kumulatif 17-20 hari kerja dalam setahun.

Pelanggaran berat

1. Penurunan pangkat 12 bulan ke tingkat yang lebih rendah bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan jumlah kumulatif 21-24 hari kerja dalam satu tahun kalender.

2. Pembebasan dari jabatannya sebagai pelaksana untuk jangka waktu 12 bulan bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja dengan jumlah kumulatif 25-27 hari kerja dalam setahun tanpa alasan yang sah.

3. Pemberhentian dengan hormat, bukan atas permintaannya sendiri, PNS yang tidak masuk kerja dengan jumlah kumulatif 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun kalender.

4. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu sepuluh hari kerja tanpa alasan yang cukup.

Bagi pejabat pemerintah yang sebelumnya telah didisiplinkan dan melakukan pelanggaran serupa, mereka dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman sebelumnya.

Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, PNS tidak dapat dikenai sanksi disiplin dua kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin yang sama.

Tag Terkait:
Sumber:

BERITA TERKAIT